Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD 1945 Pasal 11 merupakan aspek penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pasal ini mengatur tentang wewenang Presiden dalam mengadakan perjanjian internasional dan hubungan kerja dengan DPR dalam hal ini. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai hal tersebut.

Wewenang Presiden dalam Perjanjian Internasional

Menurut Pasal 11 UUD 1945, Presiden memiliki hak untuk melakukan perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR. Ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kepentingan nasional dan integritas negara.

Peran DPR dalam Persetujuan Perjanjian Internasional

DPR berfungsi sebagai pengawas dan pemberi persetujuan terhadap perjanjian internasional yang dibuat Presiden. Hal ini memastikan bahwa semua perjanjian sesuai dengan kebijakan dan kepentingan bangsa.

Implikasi bagi Hubungan Presiden dan DPR

Kolaborasi yang baik antara Presiden dan DPR sangat krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan efisiensi pemerintahan. Persetujuan DPR merupakan langkah kunci dalam implementasi perjanjian internasional yang berdampak luas.

Secara keseluruhan, hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut Pasal 11 UUD 1945 mencerminkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembuatan dan persetujuan perjanjian internasional, yang pada akhirnya mendukung kestabilan dan keberhasilan pemerintahan Indonesia.